Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan tengah didorong untuk lebih proaktif dalam mengamankan aset-aset daerah mereka. Langkah ini diambil oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pengamanan aset ini diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa dan memastikan bahwa aset pemerintah bisa dimanfaatkan secara produktif. Dalam konteks ini, pengolahan sampah berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI
Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI baru-baru ini bertujuan untuk meninjau berbagai inisiatif terkait pengelolaan aset dan pengolahan sampah. Acara ini berlangsung di Gedung Auditorium K.H. Idham Chalid, yang terletak di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan ini, sejumlah langkah strategis dibahas untuk mempercepat sertifikasi aset dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan.
Penyerahan Sertifikat Tanah
Salah satu momen penting dalam kunjungan tersebut adalah penyerahan sertifikat tanah yang diperuntukkan bagi Barang Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. Kegiatan ini tidak hanya simbolis, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam memastikan aset pemerintah memiliki kejelasan hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program Local Service Delivery Project (LSDP) yang pertama, yang mencakup empat daerah: Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Kotabaru.
Pentingnya Sertifikasi Aset
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa proses inventarisasi serta sertifikasi aset harus dilakukan segera. Hal ini penting agar tanah milik pemerintah memiliki kepastian hukum dan tidak dibiarkan menganggur. Aset yang telah tersertifikasi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang untuk pemanfaatan yang lebih produktif.
Manfaat Sertifikasi Aset
Aset yang terjamin keabsahannya melalui sertifikasi dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain:
- Kepastian hukum dalam penguasaan dan penggunaan aset
- Memudahkan proses pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi
- Mengurangi risiko sengketa di masa depan
- Mendukung program pembangunan daerah yang berkelanjutan
- Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset
Dukungan untuk Pengolahan Sampah Berkelanjutan
Program LSDP juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan infrastruktur pengolahan sampah. Empat pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan akan menerima dukungan untuk membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Infrastruktur ini dirancang untuk memiliki kapasitas pengolahan yang cukup besar, antara 100 hingga 500 ton sampah per hari.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pemerintah pusat mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur bukanlah akhir dari program ini. Sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa fasilitas yang telah dibangun dapat beroperasi dengan baik dan terawat secara berkelanjutan. Dengan kata lain, tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas ini akan menjadi tantangan baru yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah.
Transparansi Pengelolaan Dana LSDP
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mengingatkan pentingnya pengelolaan dana LSDP secara transparan dan akuntabel. Dana yang ditransfer langsung ke pemerintah daerah harus dikelola dengan baik, dan pemerintah daerah juga diminta untuk menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan secara konsisten. Hal ini bertujuan agar infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Manfaat Infrastruktur Berkelanjutan
Aset yang telah tersertifikasi dan infrastruktur LSDP yang dikelola secara berkelanjutan dapat memberikan kejelasan manfaat yang lebih nyata, antara lain:
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- Pemberdayaan masyarakat melalui program-program pengelolaan sampah
- Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan
- Peningkatan pendapatan daerah dari pengelolaan aset
- Pengurangan dampak negatif sampah terhadap kesehatan masyarakat
Perkembangan Program Pendaftaran Tanah
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/BPN juga memberikan gambaran mengenai perkembangan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalimantan Selatan. Capaian program ini sudah mencapai 79 persen, dengan total 17.346 bidang tanah yang telah terdaftar. Selain itu, sertifikasi tanah wakaf juga menunjukkan kemajuan signifikan, mencapai 95 persen.
Redistribusi Tanah dan Proyek Percontohan
Kalimantan Selatan menjadi provinsi pertama yang menerapkan redistribusi tanah melalui skema hak berjangka di atas Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah. Program ini meliputi 335 bidang tanah yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sejak 17 Agustus 2026, beberapa kantor pertanahan di wilayah ini juga ditetapkan sebagai proyek percontohan untuk mempercepat layanan peralihan hak atas tanah, dengan target penyelesaian selama 10 hari kerja.
Rapat Evaluasi dengan Gubernur
Pemerintah pusat juga telah menjadwalkan rapat evaluasi yang akan dihadiri oleh 38 gubernur pada 15 September 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria serta penataan ruang yang dilakukan di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan tanah dan aset di seluruh Indonesia.
Partisipasi Stakeholders dalam Pengelolaan Aset
Kegiatan di Banjarbaru ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman. Kehadiran para pemimpin daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah lainnya menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan aset dan program pengolahan sampah berkelanjutan. Kerja sama ini menjadi kunci dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan semua langkah strategis ini, diharapkan Kalimantan Selatan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan aset dan pengolahan sampah yang berkelanjutan. Melalui komitmen bersama, pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai stakeholders dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan produktif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
