Nazali Lempo Menyerukan Pembenahan Hukum Saat Alam Memberi Peringatan

Jakarta – Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. H. Nazali Lempo, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., CHRMP. mengajak masyarakat untuk merenungkan serangkaian bencana yang terjadi di berbagai daerah Indonesia sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Dengan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi sorotan di beberapa lokasi, banjir yang melanda sebagian wilayah Sumatera Utara, serta aktivitas dari Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada komunitas dan transportasi, Nazali menilai penting bagi negara untuk lebih rendah hati, waspada, dan berani melakukan pembenahan terhadap sistem yang dikuasainya. Hal ini diungkapkan oleh Nazali dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (9/9/2026) di Jakarta.

Keterbatasan Manusia dan Tanggung Jawab Negara

Menurut Nazali, alam tidak memiliki kepentingan politik dan bencana tidak seharusnya menjadi alasan untuk menyalahkan pihak tertentu. Di tengah penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang terdampak, fenomena alam seharusnya menjadi pengingat bahwa manusia memiliki keterbatasan, sedangkan negara memiliki tugas untuk memperkuat kesiapsiagaan, melindungi masyarakat, dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Refleksi atas Bencana

“Alam tidak sedang berpolitik. Bencana seharusnya membuat kita semakin rendah hati dan menyadari banyak hal yang perlu diperbaiki, bukan mencari-cari siapa yang harus disalahkan,” ungkap Nazali dalam wawancara yang menjelaskan pandangannya tentang bencana dan tanggung jawab negara.

Pernyataan tersebut menjadi lebih relevan ketika pemerintah tengah memperkuat upaya kesiapsiagaan untuk menghadapi berbagai ancaman bencana. Pada 7 September 2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk mengevaluasi penanganan bencana, termasuk perkembangan pascagempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta kebakaran hutan dan lahan beserta dampak asapnya.

Pentingnya Pembenahan Hukum

Di tengah kondisi tersebut, Nazali menegaskan bahwa gerakan pembenahan tidak seharusnya berhenti setelah api padam, banjir surut, atau masyarakat kembali ke rumah. Indonesia memerlukan gerakan bersih-bersih yang lebih menyeluruh, termasuk membersihkan sistem pemerintahan dan penegakan hukum dari penyimpangan, konflik kepentingan, korupsi, serta penyalahgunaan kekuasaan.

Hukum sebagai Fondasi Negara

Gagasan ini berakar dari keyakinan bahwa hukum merupakan salah satu pilar utama negara. Ketika fondasi hukum lemah, dampaknya tidak hanya terbatas pada ruang sidang atau perkara pidana, tetapi juga dapat merembet pada keadilan, kepastian investasi, pengelolaan kekayaan negara, dan kepercayaan masyarakat.

Figur Pembenahan Hukum

Dalam konteks kebutuhan pembenahan tersebut, nama Nazali Lempo muncul sebagai salah satu figur yang menawarkan pengalaman dan gagasan mengenai arah baru penegakan hukum di Indonesia. Latar belakangnya sebagai perwira TNI Angkatan Laut dan pengalaman panjang di lingkungan maritim menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk pandangannya mengenai disiplin, tanggung jawab, integritas, serta pentingnya penegakan aturan.

Pengalaman Nyata dalam Penegakan Hukum

Nazali tidak sekadar berbicara mengenai perubahan sebagai gagasan abstrak. Dalam perjalanan tugasnya, ia memiliki pengalaman menghadapi masalah yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan di lingkungan maritim, termasuk dugaan penyelewengan bahan bakar minyak kapal patroli yang dapat mengurangi kemampuan operasional.

Bersama dengan unsur penegakan hukum militer, Nazali mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, tanpa membiarkan pangkat menghalangi tindakan yang harus diambil. Menurutnya, masalah ini menunjukkan bahwa penyimpangan logistik tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran administratif semata, karena dampaknya sangat langsung pada kemampuan negara menjalankan tugasnya.

Dampak Penyimpangan Logistik

Ketika bahan bakar minyak kapal patroli yang seharusnya digunakan untuk operasi diduga dipotong dan disalahgunakan, kerugian yang timbul bukan hanya bersifat material. Berkurangnya bahan bakar dapat membatasi jangkauan kapal negara, mengurangi efektivitas operasi, dan pada akhirnya berpotensi membahayakan kepentingan keamanan serta pengawasan wilayah laut.

Integritas dan Penegakan Hukum

“Jika logistik operasi diselewengkan, dampaknya bukan sekadar angka kerugian. Kemampuan kapal untuk menjalankan tugas ikut berkurang, dan ketika kemampuan operasi negara melemah, kepentingan negara juga ikut dipertaruhkan,” ujar Nazali dalam wawancara mengenai pentingnya menjaga integritas logistik negara.

Pengalaman tersebut kemudian membentuk pandangannya mengenai penegakan hukum yang tidak cukup hanya bergantung pada keberanian individu. Menurut gagasannya, penegakan hukum perlu didukung oleh integritas aparat, sistem pengawasan yang kuat, digitalisasi perkara, transparansi, serta mekanisme pemulihan aset negara yang efektif.

Pemulihan Aset sebagai Bagian Penting

Bagi Nazali, pemulihan aset merupakan komponen krusial dari keberhasilan penegakan hukum. Proses hukum tidak seharusnya berhenti pada penjatuhan hukuman kepada pelaku, tetapi juga perlu diarahkan pada upaya mengembalikan kerugian negara dan memastikan aset publik tidak hilang tanpa pertanggungjawaban.

Reformasi Internal Lembaga Hukum

Pandangan ini menempatkan pembenahan internal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda penegakan hukum. Indonesia tidak hanya membutuhkan pemimpin hukum yang berbicara keras, tetapi juga pemimpin yang berani membersihkan internal lembaganya sendiri, menjaga independensi, dan memastikan hukum tidak tunduk kepada pangkat, kekuasaan, kepentingan kelompok, maupun uang.

“Penegakan hukum harus dimulai dari keberanian menjaga integritas institusinya sendiri. Jika kita ingin masyarakat percaya kepada hukum, lembaga penegak hukum juga harus berani membersihkan dirinya,” tegas Nazali.

Tantangan Negara di Tengah Bencana

Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika masyarakat menghadapi berbagai situasi yang menguji kapasitas negara. Bencana alam, gangguan lingkungan, persoalan keamanan, dan pengelolaan sumber daya publik memerlukan institusi yang tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga mampu bekerja secara transparan dan akuntabel.

Partisipasi Publik dalam Sistem Hukum

Suara rakyat, menurut Nazali, juga tidak boleh hanya dianggap penting pada saat-saat politik lima tahunan. Masyarakat memang tidak memilih Jaksa Agung secara langsung, tetapi publik memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, menilai rekam jejak figur yang dianggap layak, serta mengawasi hasil kerja institusi penegakan hukum.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keputusan mengenai pengangkatan Jaksa Agung berada di tangan Presiden. Namun, partisipasi masyarakat tetap menjadi hal yang sangat penting karena pengawasan publik dapat memperkuat legitimasi, mendorong transparansi, dan memastikan keputusan negara selalu berada dalam perhatian masyarakat.

Urgensi Pembenahan Hukum

Ketika kebutuhan akan pembenahan semakin mendesak, sosok dengan pengalaman, keberanian, integritas, dan gagasan yang terukur perlu diberikan ruang untuk diuji oleh publik. Pengujian tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengenal seseorang berdasarkan jabatan atau gelar, tetapi juga mampu melihat rekam jejak dan kemampuan dalam menawarkan solusi terhadap persoalan nyata.

Menjaga Integritas dalam Penegakan Hukum

Dalam diskusi mengenai arah penegakan hukum di Indonesia, Nazali Lempo membawa pengalaman dari lingkungan militer dan maritim sebagai salah satu pijakan gagasannya. Pengalaman menghadapi dugaan penyimpangan logistik menjadi contoh bagaimana persoalan hukum dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas terhadap efektivitas negara, keamanan, dan kepentingan publik.

Namun, Nazali juga menekankan bahwa pembenahan harus dilakukan sebagai upaya institusional, bukan sekadar proyek pribadi. Sistem pengawasan yang kuat, digitalisasi proses hukum, aparat yang berintegritas, transparansi, pemulihan aset, serta partisipasi masyarakat harus berjalan seiring agar reformasi penegakan hukum tidak sekadar menjadi wacana.

Ketangguhan Negara dalam Menghadapi Bencana

Di tengah musibah yang silih berganti, Indonesia dihadapkan pada dua jenis pekerjaan sekaligus: menyelamatkan masyarakat dari dampak bencana dan memperkuat sistem agar negara semakin siap menghadapi berbagai risiko. Dari sudut pandang ini, gagasan Nazali mengenai kebersihan institusi memperoleh konteks yang lebih luas, yaitu bahwa ketangguhan negara bukan hanya soal kemampuan menghadapi alam, tetapi juga kemampuan menjaga integritas sistem pemerintahan.

Refleksi dari Bencana sebagai Cermin Negara

Alam memang tidak sedang berpolitik. Namun, setiap bencana dapat menjadi cermin yang memperlihatkan seberapa siap sebuah negara melindungi rakyatnya, seberapa kuat institusinya bekerja, dan seberapa serius pemerintah dalam melakukan pembenahan setelah krisis berlalu.

Bagi Nazali Lempo, momentum ini seharusnya tidak berakhir pada keprihatinan sesaat. Alam mengingatkan, rakyat bersuara, dan negara harus berbenah, bukan hanya membersihkan puing setelah bencana, tetapi juga memastikan fondasi hukum tetap kokoh agar keadilan, keamanan, kekayaan negara, dan kepercayaan publik dapat terjaga.