Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Nurwayah, telah menekankan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo perlu segera mengambil tindakan nyata untuk menanggulangi kemacetan yang disebabkan oleh penumpukan kontainer di area pelabuhan. Situasi ini telah menjadi perhatian utama, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat sekitar.
Desakan untuk Tindakan Konkret
Permintaan tersebut dinyatakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan oleh Komisi VI DPR RI pada Kamis (2/4), di mana jajaran direksi Pelindo hadir untuk mendengarkan masukan dan kritik. Nurwayah mengungkapkan bahwa meski meningkatnya aktivitas logistik mencerminkan pertumbuhan ekonomi, hal ini justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat di sekitar pelabuhan.
“Kemacetan ini menciptakan paradoks. Di satu sisi, aktivitas ekonomi mengalami peningkatan, tetapi di sisi lain, masyarakat mengalami kesulitan dalam menjalani mobilitas sehari-hari,” ungkap Nurwayah, menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi yang dialami oleh warga.
Memahami Situasi dari Dekat
Nurwayah menjelaskan bahwa pengalamannya tinggal di dekat pelabuhan memberinya pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh penduduk setempat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penerapan solusi sistematis yang dapat mengatur distribusi logistik tanpa mengganggu kehidupan warga.
Lebih lanjut, dia menyoroti potensi sumber daya manusia di Kalibaru, yang memiliki sekitar 73.000 penduduk, di mana sekitar 31.000 di antaranya berada pada usia produktif antara 15 hingga 35 tahun. Menurutnya, Pelindo harus menciptakan peluang kerja dan program pelatihan agar masyarakat lokal dapat berpartisipasi aktif dalam industri kepelabuhanan.
Peluang Kerja dan Pelatihan
“Masyarakat tidak ingin hanya menjadi penonton. Mereka ingin menikmati manfaat ekonomi dari aktivitas pelabuhan,” ujar Nurwayah, menegaskan pentingnya inklusi ekonomi bagi penduduk setempat. Dalam pandangannya, ini merupakan langkah yang krusial untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di Jakarta Utara.
Pengembangan Wisata dan Ekonomi Lokal
Selain itu, Nurwayah juga mengangkat isu pengembangan kawasan pariwisata dan marina. Dia percaya bahwa pengembangan destinasi wisata yang representatif dapat menjadi sumber ekonomi yang baru bagi masyarakat Kalibaru dan Cilincing. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga melalui berbagai sumber pendapatan.
Di sisi lain, ia mengusulkan perbaikan dalam sistem logistik, di mana kendaraan kontainer tidak beroperasi tanpa muatan. Menurutnya, pola distribusi yang tidak efisien merupakan salah satu penyebab utama kemacetan di sekitar pelabuhan. Dengan melakukan perbaikan ini, Nurwayah yakin bahwa jumlah kendaraan di jalan dapat dikurangi, yang pada gilirannya akan meminimalkan kemacetan.
Perbaikan Sistem Transportasi
“Jika sistem logistik dapat ditingkatkan, maka kemacetan yang terjadi di kawasan pelabuhan dapat diminimalkan,” jelasnya, memberikan harapan bagi masyarakat yang sudah lama tertekan oleh kondisi lalu lintas yang buruk.
Nurwayah juga menyoroti masalah keberadaan garasi truk kontainer di area permukiman yang dianggap mengganggu kenyamanan hidup warga. Menurutnya, hal ini semakin mempersempit ruang hidup masyarakat dan menambah beban yang mereka hadapi.
Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Dalam konteks ini, dia juga mendorong Pelindo untuk memperkuat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang lebih fokus pada pelaku UMKM di sekitar pelabuhan. Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.
- Pengembangan program pelatihan untuk masyarakat lokal.
- Pembukaan peluang kerja di sektor kepelabuhanan.
- Pengembangan destinasi wisata untuk meningkatkan ekonomi lokal.
- Perbaikan sistem logistik untuk mengurangi kemacetan.
- Peningkatan program CSR yang mendukung UMKM lokal.
“Pelabuhan harus menjadi sumber kesejahteraan, bukan justru menambah beban bagi masyarakat. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan bagi warga setempat,” tutup Nurwayah, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Jakarta Utara.
