Jakarta – Dalam menghadapi dampak dari konflik geopolitik yang meningkat di Timur Tengah, yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Kenaikan harga energi dan dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi fokus utama dalam diskusi ini.
Rapat Kabinet untuk Mitigasi Ekonomi
Pada Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (14/3/2026), para menteri mengemukakan perkembangan terkini program pemerintah serta skenario-skenario yang dirancang untuk mengatasi potensi dampak negatif dari konflik global terhadap ekonomi dalam negeri.
Dampak Kenaikan Harga Minyak
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa lonjakan harga minyak global sebagai akibat dari konflik ini dapat membatasi ruang fiskal negara. Hal ini berpotensi menyebabkan rasio defisit APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) melampaui batas aman yang ditetapkan, yaitu 3 persen.
Proyeksi Ekonomi di Tengah Krisis
Airlangga memaparkan beberapa skenario yang disiapkan pemerintah jika konflik berkepanjangan. Dalam skenario pertama, jika konflik berlangsung selama lima bulan, harga acuan minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan meningkat menjadi 86 dolar AS per barel, dari asumsi awal sebesar 70 dolar AS per barel. Dalam kondisi ini, nilai tukar rupiah diperkirakan melemah hingga Rp17.000 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi dapat melambat menjadi 5,3 persen, dan defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen.
Risiko Defisit yang Meningkat
Apabila konflik berlanjut selama enam bulan, harga ICP diprediksi akan naik menjadi 97 dolar AS per barel. Nilai tukar rupiah mungkin akan melemah lebih jauh hingga Rp17.300 per dolar AS. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan turun menjadi 5,23 persen, dengan yield Surat Berharga Negara (SBN) diperkirakan sekitar 7,2 persen, dan defisit APBN diperkirakan mencapai 3,53 persen.
Dalam skenario terburuk, jika konflik berlangsung hingga sepuluh bulan, harga ICP dapat melonjak hingga 115 dolar AS per barel, dan nilai tukar rupiah bisa merosot ke Rp17.500 per dolar AS. Pertumbuhan ekonomi diprediksi menurun menjadi 5,2 persen, dengan defisit APBN berpotensi meluas hingga 4,06 persen.
Langkah-langkah Legislasi untuk Mengatasi Krisis
Untuk menghadapi berbagai kemungkinan ini, pemerintah juga merencanakan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang memungkinkan pelebaran batas defisit APBN di atas 3 persen dari PDB. Airlangga menyatakan bahwa langkah ini mencerminkan tindakan serupa yang diambil pemerintah saat menghadapi pandemi COVID-19.
Keamanan Energi dan Sumber Daya
Dalam rapat tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memberikan laporan mengenai stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang saat ini berada di atas batas minimum yang ditentukan pemerintah. Ia memastikan bahwa ketersediaan energi tetap terjaga, terutama menjelang perayaan Idulfitri 2026.
- Ketahanan stok Pertalite: 24,39 hari
- Ketahanan stok Pertamax: 28,75 hari
- Ketahanan stok Pertamax Turbo: 31,32 hari
- Ketahanan stok solar: 16,41 hari
- Ketahanan stok Pertamina Dex: 46,05 hari
Bahlil juga menyebutkan bahwa stok avtur untuk bahan bakar penerbangan terpantau cukup, dengan ketahanan mencapai 38,15 hari. Sementara itu, ketahanan stok gas minyak cair (LPG) mencapai 15,66 hari, melebihi batas minimum yang ditetapkan, dan stok minyak tanah memiliki ketahanan hingga 23,15 hari.
Keberlanjutan Stok Pangan
Dari sektor pangan, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, melaporkan bahwa cadangan beras nasional dalam kondisi sangat aman. Saat ini, pemerintah memiliki stok beras sekitar 4 juta ton dan diperkirakan akan meningkat menjadi 5 juta ton pada April 2026.
Amran menjelaskan bahwa jumlah cadangan beras tersebut merupakan salah satu yang tertinggi yang pernah dimiliki oleh pemerintah dan diyakini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Selain itu, nilai tukar petani (NTP) pada Februari 2026 tercatat 125,45, menunjukkan bahwa pendapatan petani meningkat berkat harga yang diterima lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi.
Analisis Situasi Geopolitik
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, turut menyampaikan analisis mengenai perkembangan konflik di Timur Tengah. Luhut menyoroti bahwa serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memiliki tiga tujuan utama: melemahkan pertahanan udara Iran, mengurangi kemampuan Iran untuk membalas serangan, dan melumpuhkan sistem komando militer negara tersebut.
Dia juga menilai bahwa meskipun intensitas serangan rudal Iran mungkin mulai menurun, konflik ini kemungkinan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Luhut menegaskan pentingnya pemerintah untuk terus memantau perkembangan situasi global dengan seksama, sambil mengimbau masyarakat untuk tidak berlebihan dalam merespons situasi ini.
Pentingnya Kewaspadaan dan Pantauan
“Tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan, tetapi kita tetap harus waspada dan terus memantau perkembangan situasi,” ujar Luhut. Dalam konteks ini, kewaspadaan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah ketidakpastian yang disebabkan oleh konflik geopolitik yang kompleks.
Dengan langkah-langkah antisipatif yang sedang disiapkan, pemerintah berupaya untuk melindungi perekonomian Indonesia dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat ketegangan internasional. Keterlibatan aktif semua pihak, termasuk masyarakat, dalam memahami dan menghadapi situasi ini sangatlah penting untuk menjaga ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.
