Di tengah dinamika hukum agraria di Indonesia, penerapan aturan mengenai penyerahan 20 persen tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) memunculkan berbagai perdebatan. Dalam sidang lanjutan perkara Citra Land di Pengadilan Tipikor Medan, sejumlah ahli dari pihak terdakwa memberikan penjelasan mengenai isu ini. Mereka menegaskan bahwa pelaksanaan aturan tersebut tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh negara tanpa adanya konsensus yang jelas.
Pentingnya Konsensus dalam Penyerahan Tanah Eks HGU
Seorang ahli hukum agraria dan administrasi pertanahan dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Nurhasan Ismail, menekankan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 165 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tidak dapat diterapkan secara langsung tanpa adanya mekanisme yang terstruktur. Ia menggarisbawahi bahwa aturan ini harus dilihat sebagai bagian integral dari kebijakan reforma agraria yang lebih luas.
Menurutnya, pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang lebih tinggi, seperti Perpres tentang Reforma Agraria serta Undang-Undang Dasar 1945, sangat diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penyerahan tanah eks HGU ini tidak bisa dianggap sepele dan harus melibatkan proses yang transparan dan adil.
Redistribusi Tanah untuk Masyarakat
Prof. Nurhasan juga menegaskan bahwa tanah yang diserahkan melalui mekanisme ini ditujukan untuk redistribusi kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan mekanisme tersebut tidak bisa dilakukan sepihak oleh negara, melainkan harus melalui diskusi dan kesepakatan yang melibatkan semua pihak terkait.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan kewajiban ini harus dilakukan dengan cara yang adil, termasuk memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang hak tanah. Proses ini harus dilakukan secara simultan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Perbedaan Pemberian dan Perubahan Hak atas Tanah
Penting untuk memahami perbedaan antara pemberian hak dan perubahan hak atas tanah. Nurhasan menjelaskan bahwa pemberian hak terjadi ketika tanah tersebut telah berstatus sebagai tanah negara, sedangkan perubahan hak berlaku pada tanah yang masih memiliki hak yang melekat.
- Pemberian hak dilakukan ketika tanah sudah menjadi tanah negara.
- Perubahan hak terjadi jika masih ada hak yang melekat pada tanah.
- Kewajiban penyerahan 20 persen hanya berlaku pada perubahan hak, bukan pemberian hak.
- Proses redistribusi harus adil dan melibatkan semua pihak.
- Ganti rugi harus diberikan kepada pemegang hak yang terkena dampak.
Pendapat Ahli Lain
Pendapat yang disampaikan oleh Prof. Nurhasan tidak berdiri sendiri. Ahli lainnya, Dr. Yagus Suyadi, juga memberikan pandangan serupa. Ia menyatakan bahwa kasus ini lebih tepat mengacu pada ketentuan pemberian hak sebagaimana diatur dalam regulasi terkait. Ia menambahkan bahwa proses permohonan HGB dari tanah eks HGU yang telah dilepaskan dan menjadi tanah negara adalah langkah yang sah secara hukum.
Peluang Hukum bagi Terdakwa
Menanggapi keterangan para ahli, hakim anggota Yusafrihardi Girsang menyampaikan bahwa terdakwa memiliki peluang untuk menempuh upaya hukum lainnya. Hal ini terutama terkait dengan kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi. “Jika negara juga dibebani kewajiban ganti rugi, maka terbuka peluang bagi terdakwa untuk menggugat,” ungkapnya.
Mekanisme Inbreng: Penjelasan dari Ahli Hukum Bisnis
Dalam konteks ini, Prof. Nindyo Pramono dari Universitas Diponegoro menjelaskan mengenai mekanisme inbreng dari HGU yang berubah menjadi HGB milik PT Nusa Dua Propertindo (NDP). Ia menekankan konsep quasi inbreng, di mana terdapat pemasukan modal dalam bentuk barang tidak bergerak berupa tanah HGU dari induk perusahaan kepada anak perusahaan.
“Jika inbreng dilakukan secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab, maka hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum,” tambahnya, memberikan perspektif yang lebih luas tentang praktek inbreng dalam dunia bisnis.
Kesimpulan dari Sidang
Sidang perkara ini akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan dari ahli lain yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum terdakwa. Proses ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan aturan 20 persen tanah eks HGU dilakukan dengan tepat, dengan melibatkan berbagai pihak, serta memastikan bahwa kepentingan semua pihak diperhatikan. Hanya dengan demikian, kita bisa mencapai keadilan dalam pengelolaan tanah yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat.