https://file.ppklkemenkop.id/data-web-1/data-user-8/145b4a7a4cb19ba3cc29774f10d36bac.png

PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA

Permen 11 / 2015 Tentang Modal Penyertaan di Koperasi

23-November-2018

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/Per/M.KUKM/IX/2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI

Terdiri dari 10 Bab / 25 Pasal

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Modal penyertaan dan atau modal penyertaan syariah yang selanjutnya disingkat modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi.

3. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

4. Barang modal adalah aktiva yang berbentuk tanah, bangunan, mesin-mesin serta sarana dan alat produksi lainnya yang dapat dinilai dengan uang, yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain untuk digunakan sendiri dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan nilainya cukup untuk di bebankan sebagai biaya dalam beberapa tahun buku sesuai dengan masa penggunaannya.

5. Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi

6. Bagi hasil adalah suatu perjanjian bagi hasil antara Koperasi dengan pemodal atas dasar bagi keuntungan ataupun bagi pendapatan baik secara konvensional maupun secara syariah dalam bentuk mudharabah maupun musyarakah.

7. Pengalihan modal adalah pemindahan atau pemindah tanganan hak pemodal atas modal penyertaan kepada koperasi atau pemodal lainnya, dengan sepengetahuan pengurus koperasi.

8. Unit Usaha Otonom Koperasi adalah unit usaha yang merupakan bagian dari usaha koperasi yang dikelola secara otonom, mempunyai pengelola, neraca, administrasi usaha dan sistem pengendalian interen tersendiri.

9. Surat Perjanjian Modal Penyertaan Pada Koperasi yang disebut SPMPKOP adalah surat perjanjian mengenai pemupukan modal penyertaan pada koperasi yang dibuat dan ditandatangani baik oleh pengurus maupun pemodal.

10. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.

11. Pejabat dan atau Pembina adalah Aparatur Sipil Negara yang melakukan pembinaan dan melakukan pengawasan koperasi di tingkat Pusat, Provinsi/D.I, dan Kabupaten/Kota.

12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

15. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kab/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

BAB II TUJUAN


BAB III STATUS, SUMBER, PERSYARATAN KOPERASI DAN TATA CARA PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN


BAB IV PENGELOLAAN


BAB V TANGGUNGAN RESIKO KERUGIAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN


BAB VI PENGALIHAN MODAL PENYERTAAN


BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN


BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN


BAB IX KETENTUAN PERALIHAN


BAB X KETENTUAN PENUTUP


Untuk Lengkap nya silahkan lihat lampiran