https://file.ppklkemenkop.id/data-web-1/data-user-8/145b4a7a4cb19ba3cc29774f10d36bac.png

PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA

Permen 12 / 2015 tentang Akuntansi Sektor Riil

21-November-2018

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/Per/M.KUKM/IX/2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM AKUNTANSI KOPERASI SEKTOR RIIL

Pasal 1

Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan panduan dalam penyusunan laporan keuangan koperasi sektor riil di Indonesia dan sekaligus sebagai panduan dalam pembinaan koperasi oleh Menteri serta pihak lain yang terkait.

Pasal 3

(1) Koperasi sektor riil yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

(2) Koperasi sektor riil yang memiliki akuntabilitas publik, laporan keuangannya wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum).

Pasal 4

(1) Koperasi sektor riil yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dapat beralih menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum).

(2) Koperasi sektor riil yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum) tidak diperkenankan untuk kembali menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

(3) Pedoman akuntansi keuangan koperasi simpan pinjam dan untuk usaha simpan pinjam dan pembiayaan

syariah oleh koperasi diatur dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tersendiri.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.