https://file.ppklkemenkop.id/data-web-1/data-user-8/145b4a7a4cb19ba3cc29774f10d36bac.png

PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA

Permen 25 / 2015 Tentang Revitalisasi Koperasi

19-November-2018

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/Per/M.KUKM/IX/2015

TENTANG

REVITALISASI KOPERASI

Permen ini terdiri dari 6 Bab & 15 Pasal

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi yang Tidak Aktif dapat menjadi Koperasi aktif, dan Koperasi Aktif menjadi Koperasi yang lebih besar.

3. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

4. Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturutturut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

5. Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

BAB III REVITALISASI KOPERASI

BAB IV PERAN PEMERINTAH

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Untuk Lebih Lengkap nya Silahkan Lihat Lampiran