https://file.ppklkemenkop.id/filekop/data-web-1/data-user-1/8622d9ef2c8cb7bfa21c8b2f83799653.png

PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA

Kepmen Koperasi dan UKM No. 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi

LANDASAN HUKUM PERKOPERASIAN


KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 98/Kep/M.KUKM/IX/200

TENTANG NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA KOPERASI


Kepmen ini terdiri dari 7 Bab & 20 Pasal


BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi.

2. Akta perubahan anggaran dasar koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.

3. Anggaran dasar koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

4. Notaris pembuat akta koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

5. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan perkoperasian.

6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

7. Protokol adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris pembuat akta koperasi yang terdiri dari akta asli atau minuta, warkah pendukung akta serta surat-surat lainnya berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku.  

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI


BAB III PERSYARATAN DAN TATACARA PENETAPAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI


BAB IV PELAKSANAAN TUGAS, PEMBUATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKATA


 BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN


BAB VI KETENTUAN PERALIHAN


 BAB VII P E N U T U P


Untuk lengkap nya silahkan lihat Lampiran