https://simentel.com//files/ppkl/filekop/data-web-1/data-user-1/8622d9ef2c8cb7bfa21c8b2f83799653.png

PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA

LANDASAN HUKUM PERKOPERASIAN


PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1994

TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, dan memuat anggaran dasar Koperasi;

2. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

3. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawab meliputi koperasi dan pembinaan pengusaha kecil.  


BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI


BAB III PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN TATA CARA PENGESAHANNYA 


BAB IV PENGUMUMAN PENGESAHAN


BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Lampiran