https://file.ppklkemenkop.id/data-web-1/data-user-8/145b4a7a4cb19ba3cc29774f10d36bac.png

PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA

Profil

20-Maret-2017


Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ditetapkan visi pembangunan nasional, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan dan dirumuskan ke dalam sembilan agenda prioritas pembangunan yang disebut NAWA CITA.

 Sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita, terdapat agenda pembangunan keenam, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional disusun 11 sub agenda prioritas, dimana sub agenda prioritas yang kedelapan adalah meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. 

Untuk mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional tersebut dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan. Pendekatan yang kelima adalah peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. Sasaran pengembangan UMKM dan koperasi yang akan diwujudkan pada periode 2015-2019 dimaksud antara lain adalah meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB UMKM dan koperasi rata-rata sebesar 6,5-7,5 persen per tahun dan meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan dari sebesar 52,5 persen menjadi 55,0 persen dalam lima tahun, dan pertumbuhan volume usaha koperasi rata-rata sebesar 15,5-18,0 persen per tahun. 

Berkaitan dengan peran Pemerintah dalam meningkatkan daya saing koperasi, hal ini tertuang pada pasal 60 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa Pemerintah menciptakan dan mengembangkan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi serta memberikan bimbingan kepada koperasi. Selanjutnya pada pasal 62 UU Nomor 25 Tahun 1992 bahwa dalam rangka memberikan bimbingan kepada koperasi, Pemerintah mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian. 

Berdasarkan sasaran pembangunan koperasi para periode 2015-2019 dan peran Pemerintah sesuai mandat UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka keberadaan Petugas Penyuluh Perkoperasian Lapangan (PPKL) menjadi vital dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengembangan koperasi dan pemasyarakatan koperasi di masyarakat. 

Pembinaan terhadap koperasi dikonsentrasikan pada penguatan aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan serta pengembangan partisipasi anggota untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat dan mandiri. Semua ini akan mendorong peningkatan peran koperasi dalam pencapaian kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat berdasarkan jatidiri koperasi. 

Dalam pelaksanaan tugas pembinaan tersebut, peran PPKL menjadi penting untuk ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya. Pada proses transfer pengetahuan dan keahlian yang dimiliki PPKLsaat ini tidak hanya melalui tatap muka, namun harus mampu memanfaatkan teknologi terutama teknologi informasi yang kian berkembang dengan cepat. Selain itu, kehadiran media sosial dengan beragam wujudnya pada dasawarsa terakhir juga telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, mengakses informasi, mengelola pengetahuan dan menggunakannya kembali. Hal ini merupakan peluang besar dalam proses transmisi informasi dan pengetahuan perkoperasian bagi masyarakat.

 Dalam konteks tersebut, peran PPKL harus lebih adaptif, progresif dan menjawab kebutuhan masyarakat.  Untuk itu, terdapat dua faktor utama yang perlu diperhatikan oleh PPKL, yaitu penggunaan media sosial yang masif dan meluas di masyarakat dan pengelolaan informasi oleh koperasi dan masyarakat. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka PPKL akan secara bersama-sama koperasi dan masyarakat mengelola pengetahuan perkoperasian.

A.   Tugas Pokok dan Fungsi PPKL :

1.  Fungsi PPKL

PPKL berfungsi membantu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dalam hal:

a.    Penyuluhan koperasi;

b.    Pendataan koperasi;

c.    Penyuluhan anggota dan masyarakat yang akan bergabung dan/atau mendirikan koperasi.

 

2.Tugas Pokok PPKL

     Dalam menjalankan fungsi tersebut, PPKL melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

a.      Melakukan penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi perkoperasian secara lisan maupun tulisan kepada koperasi dan masyarakat;

b.      Melakukan pendataan koperasi di wilayah kerja;

c.      Melakukan pendampingan kepada koperasi dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT);

d.      Melakukan penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat dan kelompok masyarakat strategis yang akan bergabung dan/atau mendirikan koperasi;

e.      Melakukan inventarisasi potensi wilayah kerja untuk pengembangan koperasi;

f.   Melakukan publikasi kegiatan melalui berbagai media.