https://file.ppklkemenkop.id/filekop/data-web-1/data-user-1/8622d9ef2c8cb7bfa21c8b2f83799653.png

PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA

PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN ( PPKL) OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM PROV JATIM

PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN ( PPKL) OLEH DINAS KOPERASI DAN UKM PROV JATIM

MUHAMMAD YOYOK SUHARTONO, S.PdI, SE 01-Maret-2020


Jombang, 27 Februari 2020, Dalam rangka melaksanakan program pembinaan dan pengawasan kelembagaan koperasi dan UKM, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas yang ditujukan bagi PPKL di Jawa Timur mulai dari angkatan 2012 sampai dengan angkatan 2019 yang berjumlah 82 orang dari 20 kabupaten dan kota di Jatim. Kegiatan ini merupakan kegiatan gelombang kedua setelah gelombang pertama dilaksanakan di Malang dengan jumlah 82 PPKL.

Kegiatan ini bertema Peningkatan Kapasitas Bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Dalam Rangka Menunjang Revitalisasi Koperasi Di Jawa Timur dilaksanakan mulai tanggal 26 sampai dengan 27 Februari 2020 betempat di ruang pertemuan Hotel Horison Yusro Jombang yang dikemas dalam bentuk bimbingan teknis. Terdapat empat materi yang disampaikan dalam kegiatan kali ini, dua materi disampaikan pada hari pertama dan dua materi lainnya disampaikan di hari kedua. Masing masing materi dibawakan oleh narasumber yang berkompeten dibidangnya.

Hari pertama diberikan materi oleh narasumber Irfan Fatoni, dengan materi Penilaian kesehatan (PENKES) koperasil,  dengan sasaran PENKES hanya KSP/KSPPS/Unit Simpan Pinjam koperasi. Terdapat 7 poin penting yang harus diperhatikan dalam penilaian kesehatan koperasi ini karena merupakan ruang lingkup aspek yang akan dinilai. Aspek-aspek tersebut yakni permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, liquiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan terakhir yakni jatidiri koperasi. Peserta Bimtek disuguhkan pula terkait laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Pedoman ini akan menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi yang diperuntukkan untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain sebagai stakeholder koperasi. Pedoman ini harus diterima dan dijalankan oleh para pengelola koperasi dalam menyusun laporan keuangan koperasinya. “Berdasarkan sifat yang melekat pada koperasi maka seharusnya koperasi memakai SAK UMUM karena pemiliknya dalah masyarakat umum sehingga memiliki pertanggung jawaban publik.

Hari kedua Bimtek merupakan penyampaian paparan Tupoksi dan program  Bidang kelembagaan dan pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Jatim terhadap singkronisasi peran fungsi serta sinergi PPKL di lapangan dengan program Dinkop masing-masing .

Bagus Rachman selaku Asisten Deputi Penyuluhan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM RI hadir langsung sebagai narasumber dalam Bimtek ini. PPKL nmerupakan ujung tombak dalam pendampingan koperasi dan berada pada lini paling bawah serta sangat vital. Dengan pola pelaporan pendampingan koperasi secara online diharapkan mampu menghasilkan output sebuah data perkembangan koperasi secara akurat dan sebuah dampak riel  pada binaan kedepannya. Selain itu PPKLharus selalu aktif dalam membranding koperasi binaan dan UMKM sebagai wujud sebagai nyata dalam  pengembangan  ekonomi kerakyatan.


PPKL harus mampu menjalin komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat dan kepada para pendamping, penyuluh atau konsultan baik dari Kementerian atau lembaga lainnya dengan harapan mampu memberikan trobosan dan info pada koperasi yang di dampingi.

Pada kesempatan ini pula dilaksanakan rapat Forum PPKL Provinsi Jawa Timur  dengan dipandu oleh Yoyok Suhartono selaku pengurus forum dengan  pembahasan program kedepan. Keberadaan forum PPKL Jatim ini diharapkan mampu sebagai wadah silaturrahim, penyambung aspirasi dan media penghubung sesama PPKL, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur,  Kementrian Koperasi & UKM RI dan Forum PPKL Nasional

.

Foto-foto