https://file.ppklkemenkop.id/data-web-1/data-user-8/145b4a7a4cb19ba3cc29774f10d36bac.png

PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA

MODUS PENIPUAN KOPERASI SIMPAN PINJAM ONLINE

15-Februari-2019

Beberapa waktu terakhir modus penipuan berkedok koperasi online marak terjadi. Dengan memanfaatkan media online dan elektronik seperti website, WhatsApp hingga pesan singkat, koperasi online ini menawarkan investasi “bodong” atau palsu kepada masyarakat. 

 

Penipuan ini umumnya terjadi melalui layanan simpan pinjam (KSP). Koperasi tersebut menjanjikan imbal hasil bunga tinggi bagi para anggota yang menempatkan dananya di lembaga tersebut. Selain itu, mereka juga menawarkan produk investasi lain seperti pertanian dan budidaya perikanan. Modus penipuan lainnya juga dilakukan dengan mengutip iuran bagi masyarakat yang ingin menjadi anggotanya.

 

Praktik penipuan berkedok koperasi semakin meningkat seiring pengingkatan teknologi. Tidak hanya memanfaatkan media online, penipuan berkedok koperasi juga terjadi secara konvensional. Prakti penipuan ini  banyak terjadi melalui media online oknum penipu lebih mudah melakukan penawaran kepada masyarakat. Di era digital  ini banyak orang memanfaatkan kesempatan. Mereka mengatasnamakan koperasi yang sudah dikenal dekat masyarakat.

Selain itu, koperasi masih banyak berkegiatan tanpa memiliki izin dari pemerintah. Selain itu juga melayani non-anggota atau calon anggota dengan menggunakan nasabah. Padahal layanan simpan pinjam harus mengutamakan para anggota seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

  

PP 9/1995

Pasal 20:

(1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota.

(2) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka calon anggota dapat dilayani.

(3) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi yang bersangkutan.

(4) Pinjaman kepada anggota koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan melalui koperasinya.

 

Ciri-ciri koperasi ilegal umumnya menawarkan bunga imbalan hasil lebih tinggi dibandingkan jasa keuangan lainnya bahkan ada koperasi yang menawarkan bunga pinjaman hingga 30% perbulan. Praktik penipuan berkedok koperasi juga ada  melibatka tokoh masyarakat hingga pemuka agama. Hal ini dinilai menjadi penyebab masyarakat dengan mudah tertipu dan praktik koperasi ilegal ini. Peran Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebagai ujung tombak dari Kementrian Koperasi yang ditempatkan di Kabupaten/Kota membantu dinas koperasi melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi koperasi tersebut seperti lokasi, daftar pengurus dan perijinnya. Selain laporan dari  masyarakat yang  waspadai  dan segera melaporkan apabila ada koperasi yang semacam ini.