https://file.ppklkemenkop.id/data-web-1/data-user-8/145b4a7a4cb19ba3cc29774f10d36bac.png

PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA

Permen 17 / 2015 Tentang Pengawasan Koperasi

11-Desember-2018

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17/Per/M.KUKM/IX/2015

TENTANG

PENGAWASAN KOPERASI


Teridiri dari 7 Bab / 21 Pasal


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Pengawasan dan pemeriksaanKoperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.

4. Kelembagaan Koperasi adalahsuatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.

5. Kegiatan Usaha Koperasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, laba usaha, atau SHU dalam Koperasi melalui pelayanan kepada anggota dan masyarakat.

6. Kepatuhan adalah ketaatan dalam melaksanakan normanorma yang berlaku dalam Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

11. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.


BAB II TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN


BAB III JENIS DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KOPERASI


BAB IV,PEJABAT PENGAWAS KOPERASI


BAB V HASIL PENGAWASAN


BAB VII PENUTUP


Lengkapnya silahkan lihat Lampiran