https://file.ppklkemenkop.id/data-web-1/data-user-8/145b4a7a4cb19ba3cc29774f10d36bac.png

PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA

Permen 16 / 2015 Tentang PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI

29-November-2018

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 /Per/M.KUKM/IX/2015

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI


Terdiri dari 12 Bab / 37 Pasal


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.

2. Koperasi SimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

3. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

4. KSPPS primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.

5. KSPPS Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS.

6. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

7. Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.

8. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

9. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yangbersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

10. Pengelola adalah anggota koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau Unit Simpan Pinjam Koperasi.

11. Kekeluargaan semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain.

12. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.

13. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

14. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

15. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi dengan tujuan khusus,penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.

16. Simpanan Berjangka adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

17. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

18. a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

19. b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

20. c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;

21. d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan

22. e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

23. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimasudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

24. Modal sendiri KSPPS adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib.

25. Modal USPPS Koperasi adalah modal tetap USPPS Koperasi yang ditempatkan oleh koperasinya pada awal pendirian USPPS Koperasi, modal tidak tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, dan cadangan yang disisihkan dari hasil usaha USPPS Koperasi.

26. Modal Kerja adalah dana yang harus tersedia untuk kelancaran usaha dan merupakan dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar.

27. Modal Usaha adalah dana yang harus tersedia untuk usaha dan merupakan dana yang tertanam dalam bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap.

28. Rencana Kerja adalah rincian kegiatan yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) periode yang telah ditentukan.

29. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap.

30. Jaringan Pelayanan adalah bentuk pelayanan koperasi melalui pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota.

31. Kantor Cabang KSPPS adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah.

32. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu KSPPS yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman dan pembiayaan syariah tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah.

33. Kantor Kas adalah kantor kas KSPPS yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.

34. Standar Operasional Manajemen bagi KSPPS dan USPPS Koperasi adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dijadikan panduan bagi pihak manajemen KSPPS dan USPPS Koperasi.

35. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintahuntuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pemasyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.

36. Pengawasan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, dewan pengawas syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

37. Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan, Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan dan Dalam Pengawasan Khusus.

38. Akad adalah kesepakatan tertulis antara KSPPS atau USPS Koperasi dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

39. Hibah adalah akad pemberiandana,barang dan atau jasa yang tidak perlu dibayar kembali.

40. Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

41. Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

42. Istishna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni’) dan penjual atau pembuat (shani’).

43. Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama di mana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.

44. Murabahah adalah akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

45. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional, dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama secara proporsional.

46. Qardh adalah adalah akad pinjaman dana kepada anggota koperasi dengan ketentuan bahwa anggota koperasi wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

47. Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati; 

48. Wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang;

49. Wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa;

50. Ujroh adalah pembayaran sewa oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dikarenakan pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang/jasa.

51. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

52. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

53. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

54. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.


BAB II PENDIRIAN DAN LEGALITAS USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH


BAB III PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN


BAB IV PENGURUS, PENGAWAS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENGELOLA


BAB V STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN


BAB VI PERMODALAN


BAB VII KEGIATAN USAHA


BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN


BAB IX PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH


BAB X SANKSI


BAB XI KETENTUAN PERALIHAN


BAB XII PENUTUP


Untuk Lengkap nya Lihat Lampiran